Layanan Publik Dipantau Ketat, Kanwil Ditjenpas Kalsel Maksimalkan SPAK–SPKP

Banjarmasin, Habarbanua.Com — Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan layanan. Upaya ini ditempuh lewat penerapan Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPAK–SPKP). Hal itu disampaikan Kepala Kanwil, Mulyadi, saat mengikuti evaluasi SPAK–SPKP yang digelar virtual oleh Pusat Strategi Kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Senin (24/11).

“SPAK–SPKP ini kasih gambaran jelas mana layanan yang sudah oke dan mana yang harus segera dibenahi. Kanwil Ditjenpas Kalimantan Selatan komit tindak lanjuti hasil survei secara konsisten dan berbasis data,” kata Mulyadi. Mulyadi menegaskan peningkatan kualitas layanan jadi bagian penting dari reformasi birokrasi. “Pengawasan dan monitoring ke seluruh Unit Pelaksana Teknis bakal kita kuatkan supaya peningkatan layanan publik benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Kegiatan dibuka Kepala Pusat Strategi Kebijakan, Jamaruli Manihuruk. Ia menekankan SPAK–SPKP sebagai instrumen penting buat memastikan layanan publik tetap transparan, akuntabel, dan responsif. “Survei ini bukan cuma angka, tapi cermin untuk lihat apa yang sudah baik dan apa yang harus diperbaiki. Evaluasi ini juga tentukan arah peningkatan layanan ke depan,” ujar Jamaruli.

Ombudsman Republik Indonesia ikut memberi paparan soal mekanisme penanganan laporan pengaduan masyarakat dan pencegahan maladministrasi dalam layanan publik.

Peserta juga dapat materi teknis terkait tindak lanjut hasil survei, pengolahan sentimen publik, sampai strategi publikasi hasil survei demi transparansi layanan. Kegiatan ditutup dengan evaluasi pelaksanaan SPAK–SPKP, termasuk penguatan tata kelola pelaporan dan arah tindak lanjut survei untuk tahun depan